SAKSIKANLAH! REZIM AKAN SEMAKIN BUAS DENGAN PERPPU ORMAS



Mujahid 212 - Dibubarkannya salah satu ormas Islam tanpa pengadilan dan tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan, bahkan sekedar mengklarifikasi apa kesalahannya, belum lama terjadi. Hizbut Tahrir Indonesia yang menjadi korban pembubaran ini disinyalir berbagai pihak adalah pemukul gong dari isu kekalahan Ahok yang menjadi cikal bakal lahirnya Perppu no. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

Para pakar hukum menilai bahwa Due Process Of  Law dalam penerbitan perppu ini sama sekali tidak ada. Artinya tidak adanya upaya perlindungan terhadap korban dalam penyelesaian masalah hukum pidana. Hal ini yang juga merupakan salah satu ciri dalam Negara hukum di Indonesia.

Disamping itu Pasal 65, yang mewajibkan pemerintah untuk meminta pertimbangan hukum dari MA dalam hal penjatuhan sanksi terhadap Ormas, juga dihapuskan. Bahkan semangat persuasif dalam memberikan peringatan terhadap Ormas, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 60, juga sudah ditiadakan.

Perppu itu tidak lagi mengatur peringatan berjenjang terhadap Ormas yang dinilai melakukan pelanggaran. Di mana hal ini sebelumnya diatur dalam Pasal 62 UU Nomor 17 tahun 2013

Juga ihwal kegentingan dalam Perppu ini. Jika merujuk pada konstitusi, kata dia, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perppu, Perppu dikeluarkan dalam suatu kondisi kegentingan yang memaksa.

Maka tidak heran jika sewaktu-waktu secara tiba-tiba ada ormas yang dituding anti pancasila oleh lawan politik bisa langsung diterkam dan binasa. Inilah ketakutan yang dikhawatirkan oleh umat Islam. [] Mujahid 212


loading...